Agus Winarno

Beberapa poin yang ada dalam PP No.2 Th.2009 diantaranya adalah sebagai berikut :

• Pasal 2 Ayat (2) :
  Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

  Pasal 2 Ayat (6) :
  Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

• Pasal 3 Ayat (1) :
  Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

  Pasal 3 Ayat (2) :
  Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

  Pasal 3 Ayat (3) :
  Jumlah dan jenis barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

  Pasal 3 Ayat (4) :
  Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

• Pasal 4 Ayat (1) :
  Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

  Pasal 4 Ayat (2) :
  Penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

• Pasal 5 :
  Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pembebasan Bea Masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut PPh Pasal 22, dan/atau pembebasan Cukai.

• Pasal 6 Ayat (1) :
  Pemasukan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :
  a. dipungut Bea Masuk, PPN dan/atau PPh Pasal 22
  b. dikeluarkan kembali
  c. dihibahkan kepada negara, atau
  d. dimusnahkan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (4), Pasal 15 Ayat (4) dan Pasal 23 Ayat (8) PP No.2 Th.2009 tersebut, pada tanggal 5 Maret 2009 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.03/2009.

Beberapa poin yang ada dalam Permenkeu No.45/PMK.03/2009 diantaranya adalah sebagai berikut :

• Pasal 2 Ayat (1) :
  Barang Kena Pajak (BKP) yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean terutang PPN.

  Pasal 2 Ayat (2) :
  Dalam hal, BKP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan BKP yang tergolong mewah, atas pengeluaran BKP dimaksud terutang PPN dan PPnBM.

  Pasal 2 Ayat (5) :
  PPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang terutang harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang mengeluarkan BKP melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menkeu, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

  Pasal 2 Ayat (6) :
  SSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diisi dengan cara :
  a. Pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP orang yang menerima BKP
  b. Pada kolom Wajib Pajak / penyetor dicantumkan juga nama dan NPWP orang yang mengeluarkan BKP

  Pasal 2 Ayat (8) :
  SSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) yang dilampiri dengan invoice dan pemberitahuan pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.

  Pasal 2 Ayat (9) :
  PPN yang telah dibayar dengan menggunakan SSP yang dilampiri dengan invoice dan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima BKP sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

• Pasal 6 Ayat (1) :
  Pemasukan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut PPN atau PPN & PPnBM.

  Pasal 7 Ayat (1) :
  Atas pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) wajib dibuatkan Faktur Pajak Standar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  Pasal 7 Ayat (4) :
  Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) harus diberi cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009" oleh PKP yang melakukan penyerahan.

• Pasal 9 :
  Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas sejak berlakunya Permenkeu ini, tidak dapat diterbitkan Faktur Pajak.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di PP No.2 Th.2009 dan Permenkeu No.45/PMK.03/2009.

Sumber : www.depkeu.go.id

Drs. Mochamad Tjiptardjo, M.A.

PR nahkoda baru Ditjen Pajak

Sebagai orang dalam di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Mochammad Tjiptardjo tentu sudah mengenal betul isi "rumah" yang lama didiaminya ini. Ia pun tahu bahwa tugas berat Dirjen Pajak ke depan adalah meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha-usaha penggalian potensi perpajakan. Sebelumnya, Mochammad Tjiptardjo menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Pada awal pekan ini, dia resmi ditunjuk sebagai nakhoda baru Ditjen Pajak. Ia menggantikan Darmin Nasution yang kini menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Pak Tjip, panggilan Tjiptardjo, adalah Direktur Jenderal Pajak ke-13 sejak Abdul Mukti menjabat Kepala Jawatan Pajak tahun 1945. Di kalangan Ditjen Pajak, Tjiptardjo adalah sosok senior yang sarat pengalaman. Ia pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Bagian Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bali.

Dengan segudang pengalaman yang dimiliki sosok ini, para stake holders boleh berharap akan kelanjutan reformasi pajak yang sudah berlangsung baik selama ini. Selain menuntaskan menuntaskan reformasi pajak jilid II, Dirjen Pajak baru juga dituntut untuk menjadi pemicu (trigger) bangkitnya ekonomi Indonesia, melalui kebijakan-kebijakannya.

Nahkoda reformasi

Dalam suatu kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa reformasi perpajakan dapat dikatakan sebagai fondasi dan rumah. Walaupun saat ini telah dibangun fondasi dan rumah yang kuat dalam sistem perpajakan di Indonesia, isinya tetap masih harus terus disempurnakan.

Fondasi dan rumah yang kuat ini harus memiliki isi yang berkualitas, agar tercipta sebuah harmoni. Di sini Pak Tjip mempunyai tugas sangat berat, yakni mengisi rumah tersebut dengan sesuatu yang berkualitas. Isi tersebut terdiri atas sumber daya manusia (SDM), perangkat teknologi informasi (TI) perpajakan, dan aturan atau hukum perpajakan.

SDM atau meminjam istilah ekonomi human capital, memegang peranan sangat penting dalam suatu organisasi. Sebagus dan secanggih apapun suatu organisasi, bila tidak didukung oleh SDM berintegritas, organisasi tersebut akan hancur. Integritas di sini adalah kombinasi antara kompetensi dan moral.

Teknologi informasi juga merupakan hal penting, karena hal itti akan mendukung kinerja Ditjen Pajak. Saat ini sedang dibangun program khusus untuk Wajib Pajak (WP), yaitu Taxpayer Account, di mana WP dapat mengakses secara online rekening pajaknya. Wajib Pajak dapat dengan mudah mengetahui pajak yang harus dibayar, utang pajak, atau nilai restitusinya.

Aturan hukum perpajakan terus mengalami penyempurnaan seiring makin munculnya jenis, model transaksi keuangan, dan tuntutan stake holders. Di lain pihak, penegakan hukum juga harus ditegakkan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan.

Program 100 Hari lazimnya gebrakan pemimpin baru dapat dinilai dalam tiga bulan kepemimpinannya. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tersebut tidak ada perubahan mendasar, organisasi tersebut diyakini tidak akan banyak berubah selama periode kepemimpinanya.

Untungnya Pak Tjip adalah orang dalam, sehingga tak perlu lagi tahapan belajar mengenal situasi. Pak Tjip sudah bisa langsung bertindak. Kini sudah menanti di hadapannya sejumlah program krusial terkait reformasi perpajakan dan pengamanan penerimaan pajak 2009. Dalam kaitannya dengan reformasi perpajakan jilid II, sudah saatnya Dirjen Pajak mengeluarkan aturan mengenai pola mutasi jabatan karir di lingkungan Ditjen Pajak.

Pola karier yang jelas dan transparan merupakan pendorong bagi pegawai Ditjen Pajak untuk berlomba-lomba meningkatkan komptensinya dan mencapai nilai (value) individu masing-masing.

Terkait teknologi informasi, penataan yang komprehensif sistem informasi perpajakan di seluruh Indonesia merupakan prioritas yang harus dilakukan. Penerapaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di seluruh kantor pajak harus sesegera mungkin dilakukan, untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Dari segi aturan atau hukum perpajakan, penyelesaian RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) merupakan tugas yang sudah ada di depan mata. Ini sangat tergantung tenggat waktu kerja DPR 2004-2009 yang akan berakhir Oktober 2009 mendatang.

Walaupun sudah ada komitmen dari anggota DPR untuk segera menyelesaikannya, langkah proaktif dari jajaran Ditjen Pajak mutlak diperlukan. Terlebih lagi, pascaputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemilu legislatif beberapa waktu lalu membuat konsentrasi anggota DPR yang menangani RUU ini turut terpecah.

Pencapaian penerimaan pada Semester I 2009 ini memang masih belum mengembirakan. Namun, optimisme harus tetap ada. Walaupun pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 3,7% dan efeknya rencana penerimaan pajak juga terkoreksi, semangat untuk menggali potensi perpajakan jangan pernah pudar. Defisit APBN 2009 yang kian membesar memang dapat ditutupi dengan menghemat anggaran belanja atau berutang.

Untuk berutang, memang Indonesia akan bersaing ketat pascadefisit anggaran AS sebesar US$ 1,3 triliun. Untuk menghemat anggaran, hal itu akan berimplikasi pada tersendatnya program yang telah ditetapkan. Maka cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha-usaha penggalian potensi perpajakan. Inilah tugas dah tantangan Dirjen Pajak yang baru ke depan. Dengan modal basis WP yang terus meningkat ditambah program benchmarking, Dirjen Pajak akan sangat leluasa menggali potensi pajak.

Mengakhiri tulisan ini, saya teringat kata-kata pakar manajemen Rhenald Kasali, apabila dalam suatu organisasi terdapat lebih banyak manajer, bukan pemimpin, organisasi itu dipastikan akan terjebak dalam teknik dan strategi, bukan tata nilai. Selamat bekerja Pak Tjip !

Chandra Budi
Penulis adalah staf Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Sumber : Investor Daily Indonesia

Tjiptardjo, si pemburu pajak bisnis Sukanto

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Mochamad Tjiptardjo sebagai Dirjen Pajak yang baru mengejutkan sejumlah kalangan, baik di internal pajak, bahkan teman sekolahnya.

Tjiptardjo adalah pejabat karir di Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan terakhir Direktur Intelijen dan Penyidikan. Saat menjabat posisi itu, namanya sempat menjulang karena memburu kasus pajak terbesar di Indonesia.

Kasus tersebut terkait dengan dugaan penggelapan pajak Asian Agri, perusahaan perkebunan yang dikendalikan oleh pengusaha kakap Sukanto Tanoto. Saat itu, Tjiptardjo adalah pemimpin tim yang melakukan penyelidikan atas kasus pajak senilai Rp 1,3 triliun.

Namun, saat ditanya mengenai kasus yang seolah berjalan tertatih-tatih, Tjiptardjo menjawab memang tidak mudah membereskan kasus ini. Namun, dia berjanji akan meneruskan kasus ini hingga sampai puncak.

"Pokoknya jalan terus, sampai kasusnya tuntas," kata pria yang memperoleh gelar Master of Arts in Economoc dari Williams College Massachussets USA pada 1981 tersebut.

Lantas, siapa sesungguhnya Tjiptardjo, sosok yang dikenal lembut, namun tegas itu. Berikut ini riwayat hidup Bos Pajak yang baru.

Nama : Mochamad Tjiptardjo
Lahir : Tegal, 28 April 1951
Alamat : Taman Rempoa Indah Blok M No.1, Rempoa, Tangerang

Jabatan Terakhir : Direktur Intelijen dan Penyelidikan, Direktorat Jenderal Pajak

Riwayat Jabatan :
1. Petugas Seksi Pusat Tata Usaha Kantor Inspeksi Pajak 1 Agustus 1975
2. Petugas Pemeriksa Buku pada Kantor Inspeksi Pajak 1976
3. Petugas Kantor Pusat Pajak 1977
4. Petugas Penetapan pada Seksi Penetapan I Kantor Inspeksi Pajak 1979
5. Kepala Subseksi PPN Industri dan Perdagangan 1986
6. Kepala Subseksi Verifikasi I 1986
7. Kepala Seksi Analisa Potensi Fiskal II 1987
8. Kepala Kantor UPP Pare-Pare 1989
9. Kepala Kantor UP Medan 1991
10. Ahli Pemeriksa Pajak Paratama Muda 1992
11. Kepala Karikpa Padang 1992
12. Kepala Karikpa Jakarta 1994
13. Kepala Kanwil XIV DJP Bali, NTB, NTT dan Timor Timor 1997
14. Direktur Perencanaan Potensi dan Sistem Perpajakan 1999
15. Kepala Kanwil XIII DJP Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah 2001
16. Kepala Kanwil III DJP Sumatera Bagian Selatan 2002
17. Kepala Kanwil III DJP Sumatera Bagian Selatan 2004
18. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 2005
19. Direktur Intelijen dan Penyididkan 2006

Pendidikan Terakhir :
1. Master of Arts in Economoc dari Williams College Massachussets, USA 1981
2. D-III Institut Ilmu Keuangan Jakarta
3. D-IV Institut Ilmu Keuangan Jakarta 1977

Sumber : http://bisnis.vivanews.com

Hal-hal yang diatur dalam Pasal 2 Permenkeu No.184/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

2. PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

3. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

4. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

6. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

7. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

8. PPh Pasal 22, PPN atau PPN&PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN&PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

9. PPh Pasal 22, PPN atau PPN&PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

10. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara.

11. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

12. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

13. PPN atau PPN&PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

14. PPN atau PPN&PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

15. PPN atau PPN&PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

16. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

17. Pembayaran Masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Bagaimana apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur ? Sangat jelas tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenkeu No.184/PMK.03/2007, yaitu dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dilanjutkan di Ayat (2), hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sekedar informasi kembali, bahwa pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, bukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong/Pemungut PPh atau Pemungut PPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Batas waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) UU No.28 Th.2007 adalah sebagai berikut :

• SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

• SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Bagaimana apabila batas akhir pelaporan tersebut bertepatan dengan hari libur ? Sampai saat ini saya masih sering menjumpai pertanyaan seperti itu. Hal ini juga sudah sangat jelas tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Permenkeu No.184/PMK.03/2007, yaitu dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dilanjutkan di Ayat (3), hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di Permenkeu No.184/PMK.03/2007.

Apabila kita masih memerlukan informasi dan konsultasi masalah perpajakan, jangan segan-segan menghubungi petugas pajak yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menjadi Account Representative (AR) bagi kita. Pelayanan perpajakan akan diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya.

Ditjen Pajak hanya memberikan kesempatan hingga 31 Desember 2009 bagi Wajib Pajak untuk menyerahkan SPT tanpa terkena denda keterlambatan. Setelah itu, sanksi denda tersebut akan kembali diberlakukan.

Menurut Darmin, penghapusan ini tidak berlaku atas sanksi bunga sebesar 2% dari pajak yang dibayar terlambat. "Fasilitas ini kami berikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan Wajib Pajak Badan. Karena banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang pengetahuannya minim. Fasilitas lain, seperti penyerahan SPT di semua KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan Drop Box, tetap berlaku," ujarnya.

Kurang dari separuh

Hingga 31 Maret 2009, jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2008 yang diserahkan ke Ditjen Pajak baru mencapai 4,15 juta berkas atau 37,2% dari jumlah NPWP yang sudah diterbitkan Ditjen Pajak, yakni 11,167 juta. Jumlah ini naik dibandingkan 31 Desember 2008 sebanyak 8,807 juta NPWP. Penyerahan itu lebih tinggi dibandingkan tingkat penyampaian SPT pada tahun 2006 yang hanya mencapai 29,6% dari jumlah NPWP.

Darmin menyebutkan, angka tersebut merupakan hasil perhitungan cepat (quick count) yang didasarkan atas jumlah tanda terima SPT yang dikeluarkan Ditjen Pajak. Adapun jumlah riil SPT yang terkumpul akan diketahui beberapa hari ke depan setelah aparat pajak memeriksanya satu per satu.

Penyerahan SPT merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. SPT wajib diserahkan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

Penerimaan pajak Triwulan I 2009 dilaporkan tumbuh 1,92% di atas penerimaan Triwulan I 2008. Pada Triwulan I 2009, penerimaan pajak mencapai Rp 113,753 triliun.

Ketua Komite Tetap Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri, Bambang Soesatyo, mengingatkan masalah utama pemerintah itu tidak dalam hal penerimaan, melainkan pada realisasi belanjanya. Padahal, realisasi belanja pemerintah akan mendorong sektor lain untuk tumbuh.

"Pemerintah gagal memperbaiki manajemen pemanfaatan APBN sebab target penerimaan bisa diwujudkan dengan cepat, tetapi penyerapan anggaran belanjanya tidak pernah efektif," tuturnya.

Sumber :
Kompas (Selasa, 14 April 2009)

Berdasarkan hal tersebut, Menpa meminta agar semua Pejabat dan PNS yang memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP bagi yang belum memiliki, kemudian mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peratura Menteri Keuangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi, agar ditugaskan Pejabat Struktural Eselon II atau III yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan SDM atau kepegawaian untuk memfasilitasi pendaftaran NPWP, tata cara pengisian SPT Tahunan PPh, serta penyampaian SPT Tahunan PPh. Kepada Pejabat dan PNS yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Menpan mengharapkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam Pasal 2 Permenkeu No.43/PMK.03/2009 dan Pasal 1 Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2009 diatur bahwa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak lebih dari Rp 5.000.000,- dalam satu bulan.

Kategori usaha tertentu sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam Lampiran Permenkeu No.43/PMK.03/2009 yang meliputi :

• Kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan.

• Kategori usaha perikanan.

• Kategori usaha industri pengolahan.

Pemberi kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran II Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2009. Atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009" oleh pemberi kerja. Formulir dan SSP dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 pada masa pajak yang sama.

Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009.

Dalam hal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah terlanjur disetor ke Kas Negara sehingga terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dalam suatu masa pajak, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang terlanjur disetor ke Kas Negara tersebut wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan masa pajak berikutnya.

Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas pelaksanaan pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, yaitu dalam bentuk pemberi kerja tidak membayarkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada pekerja yang memenuhi ketentuan, atau PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang tidak memenuhi ketentuan, maka PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tersebut ditagih kembali kepada pemberi kerja berikut sanksi sesuai dengan Pasal 13 Ayat (3) UU No.28 Th.2007.

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku untuk PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Februari 2009 s.d. Nopember 2009 dan dilaporkan paling lama tanggal 20 Desember 2009.

Bagi pekerja yang belum memiliki NPWP, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan sampai dengan masa pajak Juni 2009. Besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima pekerja adalah sebesar pajak terutang berdasarkan tarif umum UU PPh dan tidak termasuk kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi bagi pekerja yang belum memiliki NPWP. Kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi tersebut tetap dipotong oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pekerja dan disetor ke Kas Negara oleh pemberi kerja.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di Permenkeu No.43/PMK.03/2009 dan Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2009.

Dalam Pasal 2 Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2007 diatur bahwa setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham / pemilik dan pegawai dengan penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mendaftarkan diri pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan kepadanya diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

 

Pemotongan PPh Pasal 21

Sebagai karyawan yang memperoleh penghasilan dari perusahaan, tentunya gaji dan tunjangan kita akan dipotong pajak oleh perusahaan. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh disebut dengan PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 21 ini merupakan kewajiban perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No.7 Th.1983 tentang PPh sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.36 Th.2008 bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Jadi perusahaan selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Ayat (4) Permenkeu No.252/PMK.03/2008. Oleh perusahaan, pajak disetorkan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor pos atau bank BUMN/BUMD, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah menyetorkan pajak, perusahaan melaporkannya ke KPP dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Masa PPh Pasal 21 tetap wajib dilaporkan oleh perusahaan ke KPP sekalipun nilainya nihil.

Di akhir tahun, perusahaan akan menyusun laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721) untuk dilaporkan ke KPP. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (8) Permenkeu No.252/PMK.03/2008, perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan memberikannya kepada karyawan selaku penerima penghasilan yang dipotong pajak. Saat ini formulir yang dipakai adalah Formulir 1721-A1.

 

PPh Orang Pribadi

Nah, bagaimana dengan kewajiban karyawan yang telah memiliki NPWP ? Kita selaku Wajib Pajak Orang Pribadi juga wajib mengisi SPT, yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770 S), dan menyampaikannya ke KPP tempat kita terdaftar, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut, kita masukkan angka penghasilan kita dan pengurang-pengurangnya, sampai didapatkan angka PPh Terutang. Setelah itu kita masukkan angka PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan, dan angka ini akan mengurangi PPh Terutang, yang dalam dunia perpajakan diistilahkan dengan dikreditkan. Tentunya setelah dikurangi dengan kredit pajak angkanya akan klop, sehingga PPh yang kurang dibayar adalah nihil.

Apakah ribet dan sulit mengisi formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ? Sebenarnya kita hanya memindahkan angka-angka dari Formulir 1721-A1, yang mana perusahaan telah menyusun angka-angka dan perhitungannya di situ. Sudah menjadi hak kita sebagai karyawan untuk meminta Formulir 1721-A1 kepada perusahaan. Dan apabila masih menemui kesulitan dalam pengisian SPT, kita dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada petugas Account Representative (AR) yang ada di KPP tempat NPWP kita terdaftar, tentunya petugas akan memberikan pelayanan gratis tanpa memungut biaya apa pun.

 

Menghitung PPh Pasal 21

Berapa besarnya pajak yang dipotong oleh perusahaan terhadap penghasilan karyawan ? Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, berikut ini langkah-langkahnya :

Langkah 1 :

Hitung jumlah Penghasilan Bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan Penghasilan Bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Langkah 2 :

Hitung jumlah Penghasilan Neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto sebulan dengan Biaya Jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), iuran Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Besarnya Biaya Jabatan adalah adalah 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya sebagai berikut :

Langkah 3 :

Hitung Penghasilan Neto setahun, yaitu jumlah Penghasilan Neto sebulan dikalikan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka Penghasilan Neto setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Langkah 4 :

Hitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebesar Penghasilan Neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Langkah 5 :

Hitung PPh Terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Tarif PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (5a) UU No.36 Th.2008.

Langkah 6 :

Hitung PPh Pasal 21 sebulan, inilah yang harus dipotong dan atau disetor ke Kas Negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

 

Menghitung PPh Orang Pribadi

Bagaimana kita mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi nanti ? Penghitungan PPh Pasal 21 di atas dituangkan oleh perusahaan ke dalam Formulir 1721-A1. Dengan berbekal satu lembar Formulir 1721-A1 yang kita peroleh dari perusahaan, kita menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan Formulir 1770 S dengan langkah-langkahnya sebagai berikut :

Langkah 1 :

Isilah Lampiran I Formulir 1770 S, terutama di Bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Isikan nama dan NPWP perusahaan kita selaku Pemotong Pajak, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, dan data pelengkap lainnya.

Langkah 2 :

Isilah Lampiran II Formulir 1770 S, terutama di Bagian B dan C, yaitu daftar harta dan kewajiban / utang.

Langkah 3 :

Isilah halaman depan (Induk SPT) Formulir 1770 S, angka-angka yang diisikan diambil dari Formulir 1721-A1.

 

Ada kesulitan ?

Apabila kita memerlukan bimbingan dan konsultasi masalah perpajakan, jangan segan-segan menghubungi petugas pajak yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menjadi Account Representative (AR) bagi kita. Pelayanan perpajakan akan diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya.