Agus Winarno

PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)

2011-08-22T16:10:00.002+07:00

Lho, kok THR saya dipotong pajak ? Kan tidak rutin tiap bulan saya mendapatkan THR ? Bukannya cuma gaji saja yang dipotong pajak ? Begitulah pertanyaan yang mungkin terlontar dari teman-teman yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta pada saat menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang lazim terjadi di masa menjelang lebaran seperti saat ini. Dalam artikel ini saya akan membantu memberikan informasi perpajakan terkait dengan THR.

Kalau kita simak di dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, di sana diatur bahwa salah satu penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Nah ... penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Lantas, berapa pajak yang dipotong dari THR ? Apabila kepada pegawai tetap diberikan penghasilan tidak teratur, dalam hal ini adalah THR, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan THR.
Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa THR.
Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan poin 1 dan poin 2 adalah PPh Pasal 21 atas THR.

Masih belum jelas ? Mari kita lihat contoh penghitungannya sebagai berikut.

Joko Qurnain, status tidak kawin, bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima THR sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00.

LANGKAH 1 :

Hitung PPh Pasal 21 atas gaji dan THR (penghasilan setahun) :

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)	Rp	24.000.000,00
T H R	Rp	5.000.000,00
Penghasilan Bruto setahun (Gaji setahun + THR)	Rp	29.000.000,00

Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% x Rp 29.000.000,00)	Rp	1.450.000,00
Iuran Pensiun setahun (12 x Rp 60.000,00)	Rp	720.000,00

Penghasilan Neto setahun	Rp	26.830.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Tidak Kawin	Rp	15.840.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp	10.990.000,00

PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp 10.990.000,00)	Rp	549.500,00

LANGKAH 2 :

Hitung PPh Pasal 21 atas gaji setahun :

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)	Rp	24.000.000,00

Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% x Rp 29.000.000,00)	Rp	1.450.000,00
Iuran Pensiun setahun (12 x Rp 60.000,00)	Rp	720.000,00

Penghasilan Neto setahun	Rp	22.080.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Tidak Kawin	Rp	15.840.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp	6.240.000,00

PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp 6.240.000,00)	Rp	312.000,00

LANGKAH 3 :

PPh Pasal 21 atas THR adalah :
Rp 549.500,00 - Rp 312.000,00 = Rp 237.500,00

Masih belum jelas ? Apabila Anda memerlukan bimbingan dan konsultasi masalah perpajakan, jangan segan-segan menghubungi petugas pajak yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menjadi Account Representative (AR) bagi Anda. Pelayanan perpajakan akan diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya.

PPh Pasal 21 pegawai yang masuk kerja bukan sejak awal tahun

2010-11-10T11:05:00.005+07:00

Ada karyawan perusahaan saya yang baru mulai masuk kerja bulan ini. Bagaimana cara menghitung pajak yang harus kami potong ? Apakah sama dengan karyawan lainnya yang sejak awal tahun sudah bekerja di perusahaan saya ? Begitulah sebuah pertanyaan yang timbul dari hasil diskusi saya dengan seorang teman yang bekerja di sebuah perusahaan swasta.

Dalam Pasal 14 Ayat (4) Perdirjen Pajak No.PER-31/PJ/2009 diatur bahwa dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

Berapa besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan terhadap penghasilan pegawai tetap dengan kasus seperti itu ? Berikut ini langkah-langkahnya :

Langkah 1 :

Hitung jumlah Penghasilan Bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan Penghasilan Bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Langkah 2 :

Hitung jumlah Penghasilan Neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto sebulan dengan Biaya Jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), iuran Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Besarnya Biaya Jabatan adalah 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan.

Langkah 3 :

Hitung Penghasilan Neto setahun.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka Penghasilan Neto setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Langkah 4 :

Hitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebesar Penghasilan Neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya PTKP untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Rp 15.840.000,- dengan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 1.320.000,- dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga adalah Rp 1.320.000,-

Langkah 5 :

Hitung PPh Terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000,- tarif pajaknya adalah 5%. Tarif pajak ini progresif hingga maksimal 30%.

Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Langkah 6 :

Hitung PPh Pasal 21 sebulan, inilah yang harus dipotong dan atau disetor ke Kas Negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun :

Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Ia menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 6.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan = Rp 6.000.000,00

Pengurangan :
1. Biaya Jabatan = 5% x Rp 6.000.000,00 = Rp 300.000,00
2. Iuran Pensiun = Rp 150.000,00
Total pengurangan = Rp 450.000,00

Penghasilan neto sebulan = Rp 6.000.000,00 - Rp 450.000,00 = Rp 5.550.000,00

Penghasilan neto setahun = 4 x Rp 5.500.000,00 = Rp 22.200.000,00

PTKP :
1. Untuk WP sendiri = Rp 15.840.000,00
2. Tambahan WP kawin = Rp 1.320.000,00
Total PTKP = Rp 17.160.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 22.200.000,00 - Rp 17.160.000,00 = Rp 5.040.000,00

PPh Pasal 21 terutang = 5% x Rp 5.040.000,00 = Rp 252.000,00

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 252.000,00 : 4 = Rp 63.000,00

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

2010-08-11T12:35:00.003+07:00

Dalam rangka memberi kepastian dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), pada tanggal 30 April 2010 Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2009 tentang tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Dalam Pasal 3 peraturan ini diatur bahwa Pemotong / Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal :

Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia,
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi, dan
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.

Dalam hal ketentuan tersebut tidak terpenuhi, Pemotong / Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.7 Th.1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Th.2008.

Persyaratan administratif yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong / Pemungut Pajak :

Menggunakan Form DGT 1 atau Form DGT 2,
Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap,
Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B,
Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, dan
Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Form DGT 1 yang disampaikan kepada Pemotong / Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B. Pemotong / Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi Form DGT 1 atau Form DGT 2 yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa.

Form DGT 2 digunakan dalam hal WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen. Form DGT 2 juga digunakan dalam hal WPLN bank dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan Subjek Pajak di negara mitra P3B Indonesia.

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong / Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong / Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di :
Perdirjen Pajak No.PER-24/PJ/2010
Perdirjen Pajak No.PER-61/PJ/2009 dan ralatnya
SE Dirjen Pajak No.SE-114/PJ/2009.

Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak

2010-08-11T11:25:00.000+07:00

Kapan sih pajak paling lambat harus disetorkan dan dilaporkan ? Bagaimana kalau jatuh temponya pas hari libur ? Saya kira tentu banyak yang sudah mengetahuinya, namun tidak ada salahnya saya menginformasikan kembali hanya sekedar untuk mengingatkan saja bagi yang sudah tahu, syukur-syukur bisa menambah pengetahuan bagi yang belum tahu. Di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No.28 Th.2007 diatur bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Bagaimana detailnya, mari kita baca bersama-sama beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 Tgl.05-04-2010 tentang perubahan atas Permenkeu No.184/PMK.03/2007 berikut ini.

Hal-hal yang diatur dalam Pasal 2 Permenkeu No.80/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :

1.	PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
2.	PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
3.	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5.	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6.	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
7.	PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
8.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN&PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN&PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
9.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN&PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
10.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara.
11.	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
12.	PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
13.	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun, sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
13a.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
14.	PPN atau PPN&PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
14a.	PPN atau PPN&PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
15.	PPN atau PPN&PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
16.	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
17.	Pembayaran Masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Bagaimana apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur ? Sangat jelas tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenkeu No.184/PMK.03/2007, yaitu dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dilanjutkan di Ayat (2), hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sekedar informasi kembali, bahwa pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, bukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong/Pemungut PPh atau Pemungut PPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Batas waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) UU No.28 Th.2007 adalah sebagai berikut :

SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Bagaimana apabila batas akhir pelaporan tersebut bertepatan dengan hari libur ? Sampai saat ini saya masih sering menjumpai pertanyaan seperti itu. Hal ini juga sudah sangat jelas tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Permenkeu No.184/PMK.03/2007, yaitu dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dilanjutkan di Ayat (3), hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di Permenkeu No.80/PMK.03/2010 dan Permenkeu No.184/PMK.03/2007.

Apabila kita masih memerlukan informasi dan konsultasi masalah perpajakan, jangan segan-segan menghubungi petugas pajak yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menjadi Account Representative (AR) bagi kita. Pelayanan perpajakan akan diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya.

PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi, dobel pajak ?

2010-03-18T10:32:00.004+07:00

Saya kan sudah dipotong pajak oleh perusahaan, kalau saya punya NPWP nanti apa tidak dobel bayar pajaknya ? Begitulah sebuah pertanyaan dari seorang teman yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Selain itu ada lagi yang bertanya, boleh tidak saya bayar pajak sendiri, tidak usah dipotong oleh perusahaan ?

Pertanyaan ini adalah respon atas informasi dari saya mengenai kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang sedang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan. Dalam artikel ini kita akan membicarakan PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi khusus bagi kita yang berstatus sebagai karyawan.

Dalam Pasal 2 Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2007 diatur bahwa setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham / pemilik dan pegawai dengan penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mendaftarkan diri pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan kepadanya diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Pemotongan PPh Pasal 21

Sebagai karyawan yang memperoleh penghasilan dari perusahaan, tentunya gaji dan tunjangan kita akan dipotong pajak oleh perusahaan apabila jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh disebut dengan PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 21 ini merupakan kewajiban perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No.7 Th.1983 tentang PPh sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.36 Th.2008 bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Jadi perusahaan selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Ayat (4) Permenkeu No.252/PMK.03/2008. Oleh perusahaan, pajak disetorkan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor pos atau bank BUMN/BUMD, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Setelah menyetorkan pajak, perusahaan melaporkannya ke KPP dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 21 paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. SPT Masa PPh Pasal 21 tetap wajib dilaporkan oleh perusahaan ke KPP sekalipun nilainya nihil.

Di akhir tahun, perusahaan akan menyusun laporan SPT Masa PPh Pasal 21 (Formulir 1721) Masa Pajak Desember untuk dilaporkan ke KPP. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Perdirjen Pajak No.PER-31/PJ/2009, perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun memakai Formulir 1721-A1, sedangkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi PNS, anggota TNI / Polri, pejabat negara dan pensiunannya memakai Formulir 1721-A2.

PPh Orang Pribadi

Nah, bagaimana dengan kewajiban karyawan yang telah memiliki NPWP ? Kita selaku Wajib Pajak Orang Pribadi juga wajib mengisi SPT, yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770 S atau 1770 SS), dan menyampaikannya ke KPP tempat kita terdaftar, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Formulir 1770 SS dipergunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,- setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan atau bunga koperasi. Di formulir sangat sederhana yang hanya 1 lembar ini, kita cukup mengisikan identitas, jumlah harta dan jumlah utang, dilampiri dengan fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2.

Formulir 1770 S dipergunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya dan atau yang dikenakan PPh Final. Di formulir sederhana ini, kita masukkan angka penghasilan kita dan pengurang-pengurangnya, sampai didapatkan angka PPh Terutang. Setelah itu kita masukkan angka PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan (lampirkan fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2), dan angka ini akan mengurangi PPh Terutang, yang dalam dunia perpajakan diistilahkan dengan dikreditkan. Tentunya setelah dikurangi dengan kredit pajak angkanya akan klop, sehingga PPh yang kurang dibayar adalah nihil.

Apakah ribet dan sulit mengisi formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S ? Sebenarnya kita hanya memindahkan angka-angka dari Formulir 1721-A1 atau 1721-A2, yang mana perusahaan telah menyusun angka-angka dan perhitungannya di situ. Sudah menjadi hak kita sebagai karyawan untuk meminta Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 kepada perusahaan. Dan apabila masih menemui kesulitan dalam pengisian SPT, kita dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada petugas Account Representative (AR) yang ada di KPP tempat NPWP kita terdaftar, tentunya petugas akan memberikan pelayanan gratis tanpa memungut biaya apa pun.

Menghitung PPh Pasal 21

Berapa besarnya pajak yang dipotong oleh perusahaan terhadap penghasilan karyawan ? Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, berikut ini langkah-langkahnya :

Langkah 1 :

Langkah 2 :

Besarnya Biaya Jabatan adalah adalah 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya sebagai berikut :

	Perdirjen Pajak No.PER-15/PJ/2006 (berlaku sebelum 01-01-2009)	Perdirjen Pajak No.PER-31/PJ/2009 (berlaku mulai 01-01-2009)
setahun	Rp 1.296.000,-	Rp 6.000.000,-
sebulan	Rp 108.000,-	Rp 500.000,-

Langkah 3 :

Hitung Penghasilan Neto setahun, yaitu jumlah Penghasilan Neto sebulan dikalikan 12.

Langkah 4 :

Hitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebesar Penghasilan Neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

	Permenkeu No.137/PMK.03/2005 (berlaku sebelum 01-01-2009)	Undang-Undang No.36 Th.2008 (berlaku mulai 01-01-2009)
untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 13.200.000,-	Rp 15.840.000,-
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.200.000,-	Rp 1.320.000,-
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 13.200.000,-	Rp 15.840.000,-
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 1.200.000,-	Rp 1.320.000,-

Langkah 5 :

Hitung PPh Terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Tarif PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

UU No.17 Th.2000 (berlaku sebelum 01-01-2009)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,-	5 %
di atas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-	10 %
di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15 %
di atas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-	25 %
di atas Rp 200.000.000,-	35 %
UU No.36 Th.2008 (berlaku mulai 01-01-2009)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,-	5 %
di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-	15 %
di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25 %
di atas Rp 500.000.000,-	30 %

Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (5a) UU No.36 Th.2008.

Langkah 6 :

Hitung PPh Pasal 21 sebulan, inilah yang harus dipotong dan atau disetor ke Kas Negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Menghitung PPh Orang Pribadi

Bagaimana kita mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S nanti ? Penghitungan PPh Pasal 21 di atas dituangkan oleh perusahaan ke dalam Formulir 1721-A1 atau 1721-A2. Dengan berbekal satu lembar Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang kita peroleh dari perusahaan, kita menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan Formulir 1770 S dengan langkah-langkahnya sebagai berikut :

Langkah 1 :

Isilah Lampiran I Formulir 1770 S, terutama di Bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Isikan nama dan NPWP perusahaan kita selaku Pemotong Pajak, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, dan data pelengkap lainnya.

Langkah 2 :

Isilah Lampiran II Formulir 1770 S, terutama di Bagian B dan C, yaitu daftar harta dan kewajiban / utang.

Langkah 3 :

Isilah halaman depan (Induk SPT) Formulir 1770 S, angka-angka yang diisikan diambil dari Formulir 1721-A1.

Ada kesulitan ?

Apabila kita memerlukan bimbingan dan konsultasi masalah perpajakan, jangan segan-segan menghubungi petugas pajak yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menjadi Account Representative (AR) bagi kita. Pelayanan perpajakan akan diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

2009-08-27T11:53:00.004+07:00

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) UU No.36 Th.2000 stdd UU No.44 Th.2007, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan Bea Masuk, pembebasan PPN, pembebasan PPnBM, dan pembebasan Cukai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Kepabeanan dan UU PPN, pada tanggal 16 Januari 2009 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No.2 Th.2009. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pada tanggal 5 Maret 2009 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.240/PMK.03/2009.

Beberapa poin yang ada dalam ketentuan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS :

Pasal 5 PP No.2 Th.2009 :
Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pembebasan Bea Masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut PPh Pasal 22, dan/atau pembebasan Cukai.

PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS :

Pasal 14 Ayat (1) PP No.2 Th.2009 :
Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), tidak dipungut PPN dan/atau tidak dikenakan Cukai.

Pasal 6 Ayat (1) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari tempat lain dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Pasal 7 Ayat (1) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
Atas pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) wajib dibuatkan Faktur Pajak Standar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7 Ayat (4) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) harus diberi cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009" oleh PKP yang melakukan penyerahan.

PENYERAHAN BARANG DI DALAM KAWASAN BEBAS :

Pasal 4 Ayat (2) PP No.2 Th.2009 :
Penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pasal 4 Ayat (1) PP No.2 Th.2009 :
Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pasal 9 Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas sejak berlakunya Permenkeu ini, tidak dapat diterbitkan Faktur Pajak.

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN :

Pasal 15 Ayat (1) PP No.2 Th.2009 :
Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22, dan/atau Cukai.

Pasal 15 Ayat (2) PP No.2 Th.2009 :
Barang asal Kawasan Bebas dan tempat lain dalam Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib dilunasi PPN dan/atau Cukai.

Pasal 2 Ayat (1) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
BKP yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang PPN.

Pasal 2 Ayat (2) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
Dalam hal, BKP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan BKP yang tergolong mewah, atas pengeluaran BKP dimaksud terutang PPN dan PPnBM.

Pasal 2 Ayat (5) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
PPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang terutang harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh orang yang mengeluarkan BKP melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menkeu, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Pasal 2 Ayat (6) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
SSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diisi dengan cara :
a. Pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP orang yang menerima BKP
b. Pada kolom Wajib Pajak / penyetor dicantumkan juga nama dan NPWP orang yang mengeluarkan BKP

Pasal 2 Ayat (8) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
SSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) yang dilampiri dengan invoice dan pemberitahuan pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.

Pasal 2 Ayat (9) Permenkeu No.45/PMK/03/2009 :
PPN yang telah dibayar dengan menggunakan SSP yang dilampiri dengan invoice dan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima BKP sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Informasi lebih detail silahkan dilihat di :

Menteri Keuangan lantik Direktur Jenderal Pajak baru

2009-08-05T18:28:00.004+07:00

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, melantik Drs. Mochamad Tjiptardjo, M.A. sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Dr. Darmin Nasution pada hari Selasa 28 Juli 2009. Acara yang diselenggarakan di Aula Djuanda Departemen Keuangan ini dihadiri antara lain oleh mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, Ketua Komisi XI DPR RI, serta para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pidatonya Menkeu menyampaikan bahwa figur Direktur Jenderal Pajak akan selalu menjadi sorotan karena pajak merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian negara. "Tidak ada suatu negara yang dapat menyatakan dirinya sebagai negara maju tanpa didukung suatu sistem administrasi dan aparat perpajakan yang handal, berintegritas dan kompeten," ujarnya. Oleh karena itu Menkeu mengharapkan Drs. Mochamad Tjiptardjo, M.A. yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melanjutkan reformasi di bidang perpajakan.

Sumber : www.depkeu.go.id

Drs. Mochamad Tjiptardjo, M.A.

PR nahkoda baru Ditjen Pajak

Sebagai orang dalam di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Mochammad Tjiptardjo tentu sudah mengenal betul isi "rumah" yang lama didiaminya ini. Ia pun tahu bahwa tugas berat Dirjen Pajak ke depan adalah meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha-usaha penggalian potensi perpajakan. Sebelumnya, Mochammad Tjiptardjo menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Pada awal pekan ini, dia resmi ditunjuk sebagai nakhoda baru Ditjen Pajak. Ia menggantikan Darmin Nasution yang kini menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Pak Tjip, panggilan Tjiptardjo, adalah Direktur Jenderal Pajak ke-13 sejak Abdul Mukti menjabat Kepala Jawatan Pajak tahun 1945. Di kalangan Ditjen Pajak, Tjiptardjo adalah sosok senior yang sarat pengalaman. Ia pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Bagian Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bali.

Dengan segudang pengalaman yang dimiliki sosok ini, para stake holders boleh berharap akan kelanjutan reformasi pajak yang sudah berlangsung baik selama ini. Selain menuntaskan menuntaskan reformasi pajak jilid II, Dirjen Pajak baru juga dituntut untuk menjadi pemicu (trigger) bangkitnya ekonomi Indonesia, melalui kebijakan-kebijakannya.

Nahkoda reformasi

Dalam suatu kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa reformasi perpajakan dapat dikatakan sebagai fondasi dan rumah. Walaupun saat ini telah dibangun fondasi dan rumah yang kuat dalam sistem perpajakan di Indonesia, isinya tetap masih harus terus disempurnakan.

Fondasi dan rumah yang kuat ini harus memiliki isi yang berkualitas, agar tercipta sebuah harmoni. Di sini Pak Tjip mempunyai tugas sangat berat, yakni mengisi rumah tersebut dengan sesuatu yang berkualitas. Isi tersebut terdiri atas sumber daya manusia (SDM), perangkat teknologi informasi (TI) perpajakan, dan aturan atau hukum perpajakan.

SDM atau meminjam istilah ekonomi human capital, memegang peranan sangat penting dalam suatu organisasi. Sebagus dan secanggih apapun suatu organisasi, bila tidak didukung oleh SDM berintegritas, organisasi tersebut akan hancur. Integritas di sini adalah kombinasi antara kompetensi dan moral.

Teknologi informasi juga merupakan hal penting, karena hal itti akan mendukung kinerja Ditjen Pajak. Saat ini sedang dibangun program khusus untuk Wajib Pajak (WP), yaitu Taxpayer Account, di mana WP dapat mengakses secara online rekening pajaknya. Wajib Pajak dapat dengan mudah mengetahui pajak yang harus dibayar, utang pajak, atau nilai restitusinya.

Aturan hukum perpajakan terus mengalami penyempurnaan seiring makin munculnya jenis, model transaksi keuangan, dan tuntutan stake holders. Di lain pihak, penegakan hukum juga harus ditegakkan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan.

Program 100 Hari lazimnya gebrakan pemimpin baru dapat dinilai dalam tiga bulan kepemimpinannya. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tersebut tidak ada perubahan mendasar, organisasi tersebut diyakini tidak akan banyak berubah selama periode kepemimpinanya.

Untungnya Pak Tjip adalah orang dalam, sehingga tak perlu lagi tahapan belajar mengenal situasi. Pak Tjip sudah bisa langsung bertindak. Kini sudah menanti di hadapannya sejumlah program krusial terkait reformasi perpajakan dan pengamanan penerimaan pajak 2009. Dalam kaitannya dengan reformasi perpajakan jilid II, sudah saatnya Dirjen Pajak mengeluarkan aturan mengenai pola mutasi jabatan karir di lingkungan Ditjen Pajak.

Pola karier yang jelas dan transparan merupakan pendorong bagi pegawai Ditjen Pajak untuk berlomba-lomba meningkatkan komptensinya dan mencapai nilai (value) individu masing-masing.

Terkait teknologi informasi, penataan yang komprehensif sistem informasi perpajakan di seluruh Indonesia merupakan prioritas yang harus dilakukan. Penerapaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di seluruh kantor pajak harus sesegera mungkin dilakukan, untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Dari segi aturan atau hukum perpajakan, penyelesaian RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) merupakan tugas yang sudah ada di depan mata. Ini sangat tergantung tenggat waktu kerja DPR 2004-2009 yang akan berakhir Oktober 2009 mendatang.

Walaupun sudah ada komitmen dari anggota DPR untuk segera menyelesaikannya, langkah proaktif dari jajaran Ditjen Pajak mutlak diperlukan. Terlebih lagi, pascaputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemilu legislatif beberapa waktu lalu membuat konsentrasi anggota DPR yang menangani RUU ini turut terpecah.

Pencapaian penerimaan pada Semester I 2009 ini memang masih belum mengembirakan. Namun, optimisme harus tetap ada. Walaupun pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 3,7% dan efeknya rencana penerimaan pajak juga terkoreksi, semangat untuk menggali potensi perpajakan jangan pernah pudar. Defisit APBN 2009 yang kian membesar memang dapat ditutupi dengan menghemat anggaran belanja atau berutang.

Untuk berutang, memang Indonesia akan bersaing ketat pascadefisit anggaran AS sebesar US$ 1,3 triliun. Untuk menghemat anggaran, hal itu akan berimplikasi pada tersendatnya program yang telah ditetapkan. Maka cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha-usaha penggalian potensi perpajakan. Inilah tugas dah tantangan Dirjen Pajak yang baru ke depan. Dengan modal basis WP yang terus meningkat ditambah program benchmarking, Dirjen Pajak akan sangat leluasa menggali potensi pajak.

Mengakhiri tulisan ini, saya teringat kata-kata pakar manajemen Rhenald Kasali, apabila dalam suatu organisasi terdapat lebih banyak manajer, bukan pemimpin, organisasi itu dipastikan akan terjebak dalam teknik dan strategi, bukan tata nilai. Selamat bekerja Pak Tjip !

Chandra Budi
Penulis adalah staf Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Sumber : Investor Daily Indonesia

Tjiptardjo, si pemburu pajak bisnis Sukanto

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Mochamad Tjiptardjo sebagai Dirjen Pajak yang baru mengejutkan sejumlah kalangan, baik di internal pajak, bahkan teman sekolahnya.

Tjiptardjo adalah pejabat karir di Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan terakhir Direktur Intelijen dan Penyidikan. Saat menjabat posisi itu, namanya sempat menjulang karena memburu kasus pajak terbesar di Indonesia.

Kasus tersebut terkait dengan dugaan penggelapan pajak Asian Agri, perusahaan perkebunan yang dikendalikan oleh pengusaha kakap Sukanto Tanoto. Saat itu, Tjiptardjo adalah pemimpin tim yang melakukan penyelidikan atas kasus pajak senilai Rp 1,3 triliun.

Namun, saat ditanya mengenai kasus yang seolah berjalan tertatih-tatih, Tjiptardjo menjawab memang tidak mudah membereskan kasus ini. Namun, dia berjanji akan meneruskan kasus ini hingga sampai puncak.

"Pokoknya jalan terus, sampai kasusnya tuntas," kata pria yang memperoleh gelar Master of Arts in Economoc dari Williams College Massachussets USA pada 1981 tersebut.

Lantas, siapa sesungguhnya Tjiptardjo, sosok yang dikenal lembut, namun tegas itu. Berikut ini riwayat hidup Bos Pajak yang baru.

Nama : Mochamad Tjiptardjo
Lahir : Tegal, 28 April 1951
Alamat : Taman Rempoa Indah Blok M No.1, Rempoa, Tangerang

Jabatan Terakhir : Direktur Intelijen dan Penyelidikan, Direktorat Jenderal Pajak

Riwayat Jabatan :
1. Petugas Seksi Pusat Tata Usaha Kantor Inspeksi Pajak 1 Agustus 1975
2. Petugas Pemeriksa Buku pada Kantor Inspeksi Pajak 1976
3. Petugas Kantor Pusat Pajak 1977
4. Petugas Penetapan pada Seksi Penetapan I Kantor Inspeksi Pajak 1979
5. Kepala Subseksi PPN Industri dan Perdagangan 1986
6. Kepala Subseksi Verifikasi I 1986
7. Kepala Seksi Analisa Potensi Fiskal II 1987
8. Kepala Kantor UPP Pare-Pare 1989
9. Kepala Kantor UP Medan 1991
10. Ahli Pemeriksa Pajak Paratama Muda 1992
11. Kepala Karikpa Padang 1992
12. Kepala Karikpa Jakarta 1994
13. Kepala Kanwil XIV DJP Bali, NTB, NTT dan Timor Timor 1997
14. Direktur Perencanaan Potensi dan Sistem Perpajakan 1999
15. Kepala Kanwil XIII DJP Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah 2001
16. Kepala Kanwil III DJP Sumatera Bagian Selatan 2002
17. Kepala Kanwil III DJP Sumatera Bagian Selatan 2004
18. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 2005
19. Direktur Intelijen dan Penyididkan 2006

Pendidikan Terakhir :
1. Master of Arts in Economoc dari Williams College Massachussets, USA 1981
2. D-III Institut Ilmu Keuangan Jakarta
3. D-IV Institut Ilmu Keuangan Jakarta 1977

Sumber : http://bisnis.vivanews.com

Sanksi pajak dihapuskan

2009-04-14T14:56:00.000+07:00

Pemerintah menghapus sanksi denda Rp 100.000,00 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melewati batas waktu 31 Maret 2009. Ini dilakukan karena masih banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan secara memadai.

"Fasilitas ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sejak awal tahun 2008 hingga 31 Maret 2009. Bagi mereka, kami bebaskan sanksi denda Rp 100.000,00 meskipun menyerahkan SPT-nya terlambat," ujar Dirjen Pajak, Darmin Nasution, di Jakarta, Senin (13/4).

Ditjen Pajak hanya memberikan kesempatan hingga 31 Desember 2009 bagi Wajib Pajak untuk menyerahkan SPT tanpa terkena denda keterlambatan. Setelah itu, sanksi denda tersebut akan kembali diberlakukan.

Menurut Darmin, penghapusan ini tidak berlaku atas sanksi bunga sebesar 2% dari pajak yang dibayar terlambat. "Fasilitas ini kami berikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan Wajib Pajak Badan. Karena banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang pengetahuannya minim. Fasilitas lain, seperti penyerahan SPT di semua KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan Drop Box, tetap berlaku," ujarnya.

Kurang dari separuh

Hingga 31 Maret 2009, jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2008 yang diserahkan ke Ditjen Pajak baru mencapai 4,15 juta berkas atau 37,2% dari jumlah NPWP yang sudah diterbitkan Ditjen Pajak, yakni 11,167 juta. Jumlah ini naik dibandingkan 31 Desember 2008 sebanyak 8,807 juta NPWP. Penyerahan itu lebih tinggi dibandingkan tingkat penyampaian SPT pada tahun 2006 yang hanya mencapai 29,6% dari jumlah NPWP.

Darmin menyebutkan, angka tersebut merupakan hasil perhitungan cepat (quick count) yang didasarkan atas jumlah tanda terima SPT yang dikeluarkan Ditjen Pajak. Adapun jumlah riil SPT yang terkumpul akan diketahui beberapa hari ke depan setelah aparat pajak memeriksanya satu per satu.

Penyerahan SPT merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. SPT wajib diserahkan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

Penerimaan pajak Triwulan I 2009 dilaporkan tumbuh 1,92% di atas penerimaan Triwulan I 2008. Pada Triwulan I 2009, penerimaan pajak mencapai Rp 113,753 triliun.

Ketua Komite Tetap Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri, Bambang Soesatyo, mengingatkan masalah utama pemerintah itu tidak dalam hal penerimaan, melainkan pada realisasi belanjanya. Padahal, realisasi belanja pemerintah akan mendorong sektor lain untuk tumbuh.

"Pemerintah gagal memperbaiki manajemen pemanfaatan APBN sebab target penerimaan bisa diwujudkan dengan cepat, tetapi penyerapan anggaran belanjanya tidak pernah efektif," tuturnya.

Sumber :
Kompas (Selasa, 14 April 2009)

Kewajiban PNS untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2009-04-02T08:16:00.001+07:00

Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, pada tanggal 31 Maret 2009 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI (Menpan) menyampaikan Surat Edaran Menpan No.SE/02/M.PAN/3/2009 bahwa UU No.6 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Th.2007 antara lain mengatur bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya tepat waktu. PP No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin PNS antara lain mengatur bahwa PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, Menpa meminta agar semua Pejabat dan PNS yang memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP bagi yang belum memiliki, kemudian mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peratura Menteri Keuangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi, agar ditugaskan Pejabat Struktural Eselon II atau III yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan SDM atau kepegawaian untuk memfasilitasi pendaftaran NPWP, tata cara pengisian SPT Tahunan PPh, serta penyampaian SPT Tahunan PPh. Kepada Pejabat dan PNS yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Menpan mengharapkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

2009-03-06T12:33:00.006+07:00

Dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja, Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR RI upaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal. Di dalam Pasal 23 UU No.41 Th.2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009 diatur bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI yang dituangkan dalam Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah berupa penetapan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2009.

Berdasarkan Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 23 dan 24 Februari 2009, DPR RI telah menyetujui penetapan pagu anggaran dalam rangka pemberian stimulus fiskal berupa PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.03/2009. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, pada tanggal 4 Maret 2009 Dirjen Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-22/PJ/2009.

Dalam Pasal 2 Permenkeu No.43/PMK.03/2009 dan Pasal 1 Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2009 diatur bahwa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak lebih dari Rp 5.000.000,- dalam satu bulan.

Kategori usaha tertentu sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam Lampiran Permenkeu No.43/PMK.03/2009 yang meliputi :

Kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan.
Kategori usaha perikanan.
Kategori usaha industri pengolahan.

Pemberi kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran II Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2009. Atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009" oleh pemberi kerja. Formulir dan SSP dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 pada masa pajak yang sama.

Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009.

Dalam hal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah terlanjur disetor ke Kas Negara sehingga terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dalam suatu masa pajak, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang terlanjur disetor ke Kas Negara tersebut wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan masa pajak berikutnya.

Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas pelaksanaan pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, yaitu dalam bentuk pemberi kerja tidak membayarkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada pekerja yang memenuhi ketentuan, atau PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang tidak memenuhi ketentuan, maka PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tersebut ditagih kembali kepada pemberi kerja berikut sanksi sesuai dengan Pasal 13 Ayat (3) UU No.28 Th.2007.

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku untuk PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Februari 2009 s.d. Nopember 2009 dan dilaporkan paling lama tanggal 20 Desember 2009.

Bagi pekerja yang belum memiliki NPWP, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan sampai dengan masa pajak Juni 2009. Besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima pekerja adalah sebesar pajak terutang berdasarkan tarif umum UU PPh dan tidak termasuk kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi bagi pekerja yang belum memiliki NPWP. Kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi tersebut tetap dipotong oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pekerja dan disetor ke Kas Negara oleh pemberi kerja.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di Permenkeu No.43/PMK.03/2009 dan Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2009.

Perlakuan PPh bagi pekerja Indonesia di luar negeri

2009-01-13T12:36:00.001+07:00

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlakuan PPh bagi Orang Pribadi yang merupakan WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, pada tanggal 12 Januari 2009 Dirjen Pajak menetapkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan PPh bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Hal-hal yang diatur dalam Perdirjen Pajak No.PER-2/PJ/2009 adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pekerja Indonesia di luar negeri adalah Orang Pribadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
Pekerja Indonesia di luar negeri merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia.
Dalam hal pekerja Indonesia di luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melihat Perdirjen Pajak No.PER-2/PJ/2009, silahkan buka :
http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PERDIRJEN NOMOR 2 TAHUN 2009.PDF

Masih belum punya NPWP, tidak harus bayar Fiskal Luar Negeri ?

2009-01-08T09:28:00.003+07:00

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PP No.80 Th.2008 dan Perdirjen Pajak No.53/PJ/2008, pada tanggal 31 Desember 2008 Dirjen Pajak menetapkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-88/PJ/2008 tentang penegasan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri.

Penjelasan dan penegasan dalam SE Dirjen Pajak No.SE-88/PJ/2008 tersebut adalah sebagai berikut :

Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri karena belum memenuhi syarat objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak wajib membayar Fiskal Luar Negeri dengan melampirkan Surat Pernyataan Berpenghasilan Di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Contoh ada di Lampiran I SE Dirjen Pajak No.SE-88/PJ/2008.
Sampai dengan tanggal 15 Januari 2009, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dan tidak memiliki NPWP tidak wajib membayar Fiskal Luar Negeri dengan melampirkan Surat Pernyataan Untuk Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Contoh ada di Lampiran II SE Dirjen Pajak No.SE-88/PJ/2008.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di SE Dirjen Pajak No.SE-88/PJ/2008.

Udah Januari 2009, NPWP masih dalam proses, gimana nih ?

2009-01-08T09:05:00.003+07:00

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak serta untuk mengantisipasi banyaknya permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehubungan dengan akan diberlakukannya UU No.36 Th.2008 (UU PPh Tahun 2008) pada tanggal 1 Januari 2009 serta terkait dengan Sunset Policy, pada tanggal 30 Desember 2008 Dirjen Pajak menetapkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-80/PJ/2008 tentang penentuan tanggal terdaftar Wajib Pajak sehubungan dengan akan berakhirnya Sunset Policy dan berkakunya UU No.36 Th.2008.

Hal-hal yang disampaikan dalam SE Dirjen Pajak No.SE-80/PJ/2008 tersebut adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan akan berakhirnya Sunset Policy pada tanggal 31 Desember 2008 :
Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 namun belum dapat diselesaikan dengan menerbitkan Kartu NPWP pada tanggal 31 Desember 2008, tanda terima permohonan pendaftaran NPWP tersebut dianggap sebagai bukti telah memiliki NPWP yang berlaku sampai dengan diterbitkannya Kartu NPWP.
Sehubungan dengan mulai berlakunya UU PPh Tahun 2008 pada tanggal 1 Januari 2009 :
Terhadap Permohonan pendaftaran NPWP yang diterima sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 namun belum dapat diselesaikan dengan menerbitkan Kartu NPWP pada tanggal 31 Januari 2009, tanda terima permohonan pendaftaran NPWP tersebut dianggap sebagai bukti telah memiliki NPWP yang dapat digunakan untuk tujuan pemotongan atau pemungutan PPh dan berlaku sampai dengan diterbitkannya Kartu NPWP.
Tanggal terdaftar bagi Wajib Pajak baik yang mendaftarkan diri maupun yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah tanggal tanda terima permohonan diterima secara lengkap.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di SE Dirjen Pajak No.SE-80/PJ/2008.

Pengecualian pembayaran Fiskal Luar Negeri

2009-01-04T15:42:00.016+07:00

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang pembayaran PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri, pada tanggal 31 Desember 2008 Dirjen Pajak menetapkan Peraturan Dirjen Pajak No.53/PJ/2008 tentang tata cara pembayaran, pengecualian pembayaran dan pengelolaan administrasi PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan bertolak ke luar negeri. Perdirjen Pajak No.53/PJ/2008 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, terhitung mulai pukul 00.00 waktu setempat yang didasarkan pada jam keberangkatan penerbangan ke luar negeri.

Pasal 2 Ayat (1) Perdirjen Pajak No.53/PJ/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 tahun yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri (FLN). Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah isteri / suami, anggota keluarga sedarah (misalnya anak kandung atau orang tua kandung) dan keluarga semenda (misalnya anak tiri atau mertua) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak tersebut dan diakui berdasarkan dokumen pendukung dan hukum yang berlaku.

Besarnya FLN yang wajib dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah :

Rp 2.500.000,- untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara

Rp 1.000.000,- untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut

Tata cara pengecualian pembayaran FLN bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang memiliki NPWP sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perdirjen Pajak No.53/PJ/2008 adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak atau penumpang tujuan luar negeri menyerahkan fotokopi kartu NPWP / SKT / SKTS, fotokopi paspor dan boarding pass ke petugas UPFLN.
Dalam hal kartu NPWP atas nama / dimiliki oleh kepala keluarga, maka anggota keluarga yang ke luar negeri dari :
1. Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya yang berstatus sebagai WNI atau berstatus sebagai WNA dan memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan :
  - Fotokopi Kartu Keluarga, dan atau
  - Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP (contoh surat pernyataan dapat dilihat di Lampiran IV.6 Perdirjen Pajak No.53/PJ/2008).
2. Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya berstatus sebagai WNA yang :
  - Tidak memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKSKP yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
  - Namanya tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Keluarga yang terpisah dengan anggota keluarganya yang disebabkan perbedaan kewarganegaraan harus melampirkan fotokopi dokumen lain yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Petugas UPFLN menerima dan meneliti fotokopi kartu NPWP / SKT / SKTS, fotokopi paspor dan boarding pass serta fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia.

NPWP dinyatakan valid apabila NPWP telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari keberangkatan.

Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker Bebas Fiskal pada bagian belakang boarding pass yang ditujukan untuk penumpang.

Penumpang menyerahkan boarding pass yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas konter pengecekan FLN untuk diteliti.
Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar FLN apabila :

NPWP terdaftar kurang dari 3 hari sebelum hari keberangkatan.
Tidak dapat menyerahkan fotokopi kartu NPWP / SKT / SKTS.
Menyerahkan fotokopi kartu NPWP / SKT / SKTS namun check digit menyatakan tidak valid.
Menyerahkan fotokopi kartu NPWP / SKT / SKTS yang dimiliki oleh kepala keluarga tetapi tidak melampirkan Kartu Keluarga.
Melampirkan kartu keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga tersebut.
Tidak melampirkan surat pernyataan bagi orang tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Selain bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang memiliki NPWP, pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Diberikan secara langsung oleh UPFLN Ditjen Pajak yang bertugas dibandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri untuk :

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang berusia kurang dari 21 tahun.

Orang asing yang tidak betempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah.

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, sepanjang bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dengan menunjukkan paspor diplomatik.
Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada istri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Huruf b Angka (2) Kepmenlu No.SP/993/PD/XI/72 Tgl.12-06-1972.

Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek PPh berdasarkan Kepmenkeu, termasuk anggota keluarganya, sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menunjukkan paspor diplomatik.
Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada istri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Huruf b Angka (2) Kepmenlu No.SP/993/PD/XI/72 Tgl.12-06-1972.

WNI yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri berikut ini :
1. Green Card
2. Identity Card
3. Student Card
4. Pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri
5. Surat keterangan dari Kedubes RI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri
6. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat
Meskipun seseorang mempunyai salah satu tanda pengenal resmi sebagaimana huruf a s.d. f, tetapi dalam kenyataannya tidak tinggal di negara tersebut tetapi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang bersangkutan wajib membayar FLN pada saat akan bertolak ke luar negeri.
Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menyerahkan surat dari Depag.
Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus yang penyelenggaraannya dibebankan pada BPIH Khusus.

Orang Pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI melalui darat.

Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman TKI dengan menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas FLN (SKBFLN) oleh UPFLN Ditjen Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak untuk :

Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman TKI dengan menyerahkan persetujuan Menakertrans.
Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi sebagai mahasiswa atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.
Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan :
1. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga penelitian terkait
2. Program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara
3. Tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait
dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.
Tenaga kerja WNA, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong PPh oleh pemberi kerja, dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 yang telah dilegalisir oleh Kepala KPP Pratama Batam atau Kepala KPP Pratama Tanjungpinang atau pejabat yang ditunjuk
Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 orang pendamping, dengan menyerahkan surat persetujuan dari Menkes atau yang mewakilinya.
Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah RI ke luar negeri, dengen menyerahkan surat persetujuan dari menteri terkait atau yang mewakilinya dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menbudpar untuk misi kesenian dan misi kebudayaan
2. Menpora untuk misi olahraga
3. Menag untuk misi keagamaan
Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya dari anggota misi.
Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait.

Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran FLN adalah :
1. Mahasiswa atau pelajar yang berstatus sebagai PNS atau anggota TNI dan anggota Polri yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat tugas atau perjalanan dinas
2. Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan asing dengan persetujuan Mendiknas
Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.

Informasi lebih detail dan teknis, silahkan lihat di Perdirjen Pajak No.53/PJ/2008 dan Perdirjen Pajak No.1/PJ/2009.

Punya NPWP, tidak bayar Fiskal Luar Negeri

2008-12-31T14:21:00.003+07:00

Tidak seperti biasanya, sudah dua hari ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam kebanjiran pengunjung. Bahkan jam 7 pagi sebelum kantor buka, sudah terlihat banyak orang menunggu di halaman depan kantor. Tidak sedikit masyarakat yang hendak menuju ke KPP Pratama Batam kesasar terlebih dahulu masuk ke KPP Madya Batam yang letaknya memang tidak begitu jauh, bertetangga sekitar 100 meter.

Biasanya masyarakat yang kesasar ke KPP Madya Batam berniat hendak ke kantor Samsat yang lokasinya juga tidak begitu jauh, atau ada juga yang berniat ke Kantor Pelayanan PBB. Apabila mendengar istilah pajak, masyarakat lebih familier dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Samsat, atau juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditangani oleh Kantor Pelayanan PBB.

Tapi dalam dua hari ini masyarakat berduyun-duyun mendatangi kantor pajak, ke KPP Pratama Batam, benar-benar bertujuan untuk berurusan dengan pajak pusat, yaitu pembuatan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk mengantisipasi hal ini, jauh hari sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Nopember 2008 Dirjen Pajak telah menerbitkan Surat Edaran No.SE-66/PJ/2008 kepada seluruh unit kerja Ditjen Pajak di seluruh Indoneia agar KPP pada tanggal 30-31 Desember 2008 memperpanjang jam kerjanya hingga pukul 7 malam. Bahkan hari Sabtu yang biasanya libur, pada tanggal 6, 13 dan 20 Desember 2008 tetap buka untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Apakah fenomena ini berhubungan dengan Sunset Policy 2008 ? Sebagaimana diatur dalam Pasal 37A UU No.28 Th.2007 bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Ternyata antusias masyarakat, khususnya di Kota Batam, membuat NPWP mayoritas bukan karena memanfaatkan fasilitas Sunset Policy 2008 tersebut, tetapi dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (8) UU No.36 Th.2008 yang mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam siaran pers Dirjen Pajak melalui Direktur P2Humas di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2008 diterangkan bahwa mulai 1 Januari 2009 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri dan ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Dalam PP No.42 Th.2000 sebagaimana diubah dengan PP No.41 Th.2001 ditentukan tarif Fiskal Luar Negeri sebesar Rp 1.000.000,- untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara dan Rp 500.000,- untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. Dalam Rancangan PP ditentukan tarif ini akan dinaikkan menjadi Rp 2.500.000,- untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara dan Rp 1.000.000,- dengan menggunakan angkutan laut.

Dalam siaran pers Dirjen Pajak tanggal 23 Desember 2008 tersebut juga diterangkan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang mendapatkan pengecualian secara otomatis dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri, diantaranya yaitu :

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia kurang dari 21 tahun
Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
Pejabat Perwakilan Diplomatik
Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain (termasuk pelajar / mahasiswa yang belajar di luar negeri dengan menunjukkan kartu identitas, misalnya student card)
Jemaah Haji
Pelintas batas jalan darat
Tenaga Kerja Indonesia dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Sedangkan yang dibebaskan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) diantaranya yaitu :

Mahasiswa asing dengan rekomendasi Perguruan Tinggi
Orang asing yang melakukan penelitian
Tenaga kerja asing di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk seorang pendamping
Anggota misi kesenian, kebudayaan, olah raga dan keagamaan
Program pertukaran mahasiswa atau pelajar
Tenaga Kerja Indonesia selain dengan KTKLN

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP pada saat hendak bertolak keluar negeri harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP / SKT / SKT Sementara, fotokopi paspor dan boarding pass ke petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN). Dalam hal kartu NPWP atas nama atau dimiliki oleh kepala keluarga, maka anggota keluarga yang akan berangkat ke luar negeri harus melampirkan fotokopi Kartu Keluarga. Setelah diterima dan diteliti validitasnya, petugas UPFLN akan menempelkan stiker Bebas Fiskal pada bagian belakang boarding pass yang ditujukan untuk penumpang.

Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar Fiskal Luar Negeri apabila tidak dapat menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau menyerahkan fotokopi kartu NPWP yang tidak valid, atau menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepala keluarga tetapi tidak melampirkan Kartu Keluarga, atau melampirkan Kartu Keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga tersebut.

Tetapi untuk lebih pastinya, kita tunggu saja terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Fiskal Luar Negeri ini, apakah tarifnya jadi dinaikkan, atau bahkan apakah penduduk yang memiliki KTP Batam akan dikecualikan dari pengenaan Fiskal Luar Negeri. Dan tentunya jangan segan-segan meminta informasi kepada petugas di KPP Pratama Batam, KPP Pratama Tanjungpinang, KPP Pratama Bintan, atau KPP mana pun yang terdekat. Segala pelayanan perpajakan akan diberikan secara gratis, tidak dipungut biaya apa pun.

Sunset Policy 2008

2008-11-25T09:54:00.001+07:00

Pada tanggal 17 Juli 2007, Presiden RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Salah satu perubahan penting yaitu adanya Pasal 37A mengenai Sunset Policy yang merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP.

Penegasan pelaksanaan Pasal 37A UU KUP dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-34/PJ/2008 Tgl.31-07-2008. Di situ disebutkan bahwa konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang Sunset Policy adalah sistem self assessment. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas.

Sunset Policy memberi kesempatan kepada :

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2006 dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya
Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan atau sebelumnya

untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Mengingat fasilitas Sunset Policy berdasarkan sistem self assessment, maka penentuan tahun pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.

Ketentuan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A UU KUP bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam UU KUP tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan Sunset Policy seperti ketentuan yang terkait dengan :

Pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 tahun sejak berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak
Persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU KUP.

Dalam pelaksanaan Sunset Policy, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi. Data dan atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan Kurang Bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy.
Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan Kurang Bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy.
Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan Kurang Bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Dsember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas Sunset Policy.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan atau sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas Sunset Policy.
Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan atau sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas Sunset Policy.
Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan atau sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas Sunset Policy.

Sunset Policy merupakan kebijakan untuk memulai keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyikapinya dengan seksama. UU KUP yang baru memberikan kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk mengumpulkan data dan informasi secara berkesinambungan dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta. Ditjen Pajak mempunyai data perpajakan yang memungkinkan Ditjen Pajak untuk mendeteksi ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak memanfaatkan Sunset Policy, menghadapi risiko dikenai sanksi perpajakan yang berat. Sunset Policy ini hanya berlaku dalam tahun 2008.

Untuk penjelasan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kring Pajak 500200 atau website www.pajak.go.id

Perlakuan perpajakan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun

2008-11-12T12:39:00.005+07:00

Dalam rangka menunjang iklim investasi agar tetap kondusif dan untuk memberikan kepastian hukum Pulau Bintan dan Pulau Karimun, pada tanggal 21 Juli 2005 Menteri Keuangan RI menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun.

Dalam Pasal 2 Permenkeu No.61/PMK.03/2005 diatur bahwa atas impor Barang Kena Pajak (BKP) maupun pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar Pabean Indonesia serta perolehan dalam negeri BKP atau JKP oleh Pengusaha di Pulau Bintan dan Pulau Karimun yang melakukan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1, diberikan pembebasan Bea Masuk, dan tidak dipungut PPN dan PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Proyek yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 adalah kegiatan dalam lingkup kerjasama ekonomi antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura yang dilaksanakan dalam waktu yang terbatas dalam rangka pengembangan :

Kawasan yang dikembangkan untuk usaha-usaha termasuk sarana pendukungnya di Pulau Bintan.

Kawasan Industri di Pulau Bintan.

Kawasan pengembangan sumber-sumber air di Pulau Bintan.

Kawasan penimbunan, distribusi dan pengolahan minyak bumi, serta kawasan industri maritim (galangan kapal) dan konstruksi lepas pantai di Pulau Karimun Besar dan pulau-pulau sekitarnya.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan peruntukan barang-barang yang diberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan tersebut, pemberian fasilitas dinyatakan batal, dan terhadap Pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar kembali Bea Masuk, PPN dan PPnBM, serta PPh Pasal 22 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya penyalahgunaan fasilitas dimaksud.

Jangka waktu pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan berdasarkan Permenkeu No.61/PMK.03/2005 ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2008.

Pada saat Permenkeu ini mulai berlaku, atas Bea Masuk, PPN dan PPnBM, serta PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut atau dibayar, dapat dimintakan peengembalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

2008-11-11T23:21:00.005+07:00

Dalam rangka mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional, untuk Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam perlu diberikan kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16B UU No.8 Th.1983 tentang PPN dan PPnBM. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2003 Presiden RI menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Yang dimaksud Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 PP No.63 Th.2003 diatur bahwa dalam rangka menunjang ekspor, PPN dan PPnBM tidak dipungut atas :

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.
Impor BKP yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

Pengusaha yang dimaksud di sini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan BKP untuk diekspor.

Untuk menjaga agar iklim investasi di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam tetap kondusif, perlu diatur pengenaan PPN dan PPnBM secara bertahap. Dalam Pasal 3 PP No.63 Th.2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Th.2005 diatur bahwa atas penyerahan BKP dan atau impor BKP selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di / ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang PPN dan atau PPnBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.

Dalam Pasal 4 PP No.63 Th.2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Th.2005 diatur bahwa pengenaan PPN dan atau PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan ketentuan sebagai berikut :

Tahap pertama :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004, PPN dan atau PPnBM dikenakan atas :

Impor dan atau penyerahan BKP berupa :

Kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih.
Rokok dan hasil tembakau lainnya.
Minuman yang beralkohol.

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan atau Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.

Tahap kedua :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, PPN dan atau PPnBM dikenakan atas impor dan atau penyerahan BKP berupa barang-barang elektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.

Tahap selanjutnya :

Penetapan jenis BKP dan atau JKP yang akan dikenakan PPN dan atau PPnBM selain BKP sebagaimana dimaksud pada tahap pertama dan kedua dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.

Catatan :
PP No.63 Th.2003 dan PP No.30 Th.2005 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya PP No.2 Th.2009.
Informasi yang berkaitan dengan hal ini dapat dilihat di :
http://aguswinarno.blogspot.com/2009/02/kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan.html

Pengaruh amandemen UU PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

2008-11-07T10:30:00.006+07:00

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Beberapa perubahan yang ada pada UU No.36 Th.2008 tersebut diantaranya yaitu ditambahnya nilai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diatur dalam Pasal 7 UU No.36 Th.2008, sebagaimana tabel perbandingan di bawah ini.

	Permenkeu No.137/PMK.03/2005 (berlaku saat ini)	UU No.36 Th.2008 (berlaku mulai 01-01-2009)
untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 13.200.000,-	Rp 15.840.000,-
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.200.000,-	Rp 1.320.000,-
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 13.200.000,-	Rp 15.840.000,-
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 1.200.000,-	Rp 1.320.000,-

Selain ditambahnya nilai PTKP, ada juga penurunan lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk penerapan Tarif Pajak yang diatur dalam Pasal 17 UU No.36 Th.2008. Berikut ini adalah perbandingannya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

UU No.17 Th.2000 (berlaku saat ini)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,-	5 %
di atas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-	10 %
di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15 %
di atas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-	25 %
di atas Rp 200.000.000,-	35 %
UU No.36 Th.2008 (berlaku mulai 01-01-2009)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,-	5 %
di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-	15 %
di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25 %
di atas Rp 500.000.000,-	30 %

Salah satu keuntungan bagi Orang Pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yaitu mengenai Fiskal Luar Negeri, yang mana dalam Pasal 25 Ayat (8) UU No.36 Th.2008 diatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di samping itu ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan perhatikan, yaitu Pemotongan PPh terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP, yaitu :

Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (5a) UU No.36 Th.2008.
Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) UU No.36 Th.2008.
Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) UU No.36 Th.2008. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) UU No.36 Th.2008.

Agar pengenaan pajak terhadap kita yang bekerja sebagai karyawan, baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, dapat dikenakan dengan tarif tidak lebih tinggi sebagai tersebut di atas, maka bagi kita yang belum memiliki NPWP hendaknya segera mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili kita agar segera diterbitkan NPWP untuk kita selaku Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemberian NPWP karyawan dapat dilakukan oleh KPP tempat lokasi perusahaan terdaftar, sehingga tidak harus mendaftar ke KPP domisili masing-masing karyawan. Hal ini diatur dalam Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2007 Tgl.25-01-2007. Pendaftaran NPWP karyawan di KPP tempat terdaftarnya perusahaan ini dilakukan secara kolektif dan dikoordinir oleh perusahaan, yang mana perusahaan cukup membuat satu surat pengantar dilampiri dengan daftar nominatif dan softcopy hasil input di program e-NPWP. Masing-masing karyawan cukup melampirkan fotokopi KTP saja, sedangkan untuk karyawan yang statusnya WNA melampirkan Passport.

Dan yang perlu kita ketahui bersama, bahwa pendaftaran NPWP, software program e-NPWP, dan segala bentuk pelayanan perpajakan lainnya diberikan secara gratis, tidak dipungut biaya apa pun. KPP tentunya juga akan melayani apabila perusahaan kita memerlukan bantuan untuk memberikan sosialisasi NPWP dan PPh Pasal 21 kepada karyawan, termasuk memberikan panduan pengoperasian program e-NPWP kepada staf accounting atau payroll di perusahaan kita.

Selain itu, dengan adanya program Sunset Policy 2008 yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan berdasarkan Pasal 37A Ayat (2) UU No.28 Th.2007, Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sampai dengan akhir tahun ini, diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Semoga informasi dari artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila kita memerlukan informasi lebih lanjut, jangan segan-segan kita menghubungi petugas Account Representative (AR) yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk melayani kita.

Penyetoran dan pelaporan pajak dalam UU KUP yang baru

2008-11-06T15:24:00.005+07:00

Pada tanggal 17 Juli 2007, Presiden RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu perubahan yang ada pada UU No.28 Th.2007 tersebut yaitu besarnya sanksi administrasi berupa denda untuk SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak disampaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No.28 Th.2007 diatur bahwa apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN
Rp 100.000,- untuk SPT Masa lainnya
Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan
Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Sedangkan untuk sanksi administrasi berupa bunga, dalam Pasal 9 Ayat (2a) UU No.28 Th.2007 diatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Untuk menghindari sanksi administrasi tersebut, hendaknya kita membayar atau menyetor pajak serta menyampaikan SPT Masa / SPT Tahunan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No.28 Th.2007 diatur bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.184/PMK.03/2007 Tgl.28-12-2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur / agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

Pembayaran Masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3b) KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atau Pemungut PPN, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Khusus untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Batam tetapi berlokasi di Pulau Bintan, termasuk di kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) Lobam, SPT Masa selain PPh Pasal 25 dan PPN/PPnBM disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan, bukan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam. Hal ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-177/PJ/2005 Tgl.09-02-2006 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke KPP Madya Batam.

Semoga informasi dari artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua.